Modus “Somasi”, Oknum Organisasi Diduga Pasang Tarif Damai Rp80 Jut
LUBUKLINGGAU — Dugaan praktik intimidasi berkedok organisasi milenial mencuat di wilayah Sumatera Selatan. Sejumlah pihak dilaporkan menjadi sasaran oknum yang menggunakan modus melayangkan somasi disertai tawaran “damai” dengan tarif mencapai Rp80 juta.
Informasi yang dihimpun menyebutkan, aksi Ormas milenial tersebut menyasar sejumlah instansi dan perusahaan di wilayah perbatasan Kota Lubuklinggau dan Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara).
Beberapa pihak yang disebut-sebut pernah menjadi target somasi di antaranya Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan (DLHP) Muratara, PT Pertamina wilayah Lubuklinggau, serta PT Agro yang beroperasi di Muara Rupit. Modus yang digunakan diduga dengan mengatasnamakan organisasi tertentu.
Oknum tersebut mengirimkan surat somasi yang menuding adanya dugaan pelanggaran atau persoalan tertentu. Setelah itu, pihak yang disasar disebut diarahkan untuk menyelesaikan persoalan secara “damai” dengan nominal yang telah ditentukan.
Nilai yang diminta tidak kecil. Dari informasi yang beredar, angka yang dipatok untuk penyelesaian damai mencapai sekitar Rp80 juta.
Sumber yang mengetahui persoalan ini mengatakan, pola yang digunakan cenderung serupa. Setelah somasi dikirimkan, pihak yang disasar kemudian dihubungi dan diarahkan untuk melakukan pertemuan guna membahas penyelesaian di luar jalur hukum.
Sejumlah pihak menilai praktik semacam ini berpotensi merugikan instansi maupun perusahaan yang menjadi target. Selain itu, penggunaan nama organisasi untuk kepentingan tertentu dinilai dapat mencoreng citra organisasi yang sah dan bekerja sesuai aturan.
Pengamat hukum menilai, apabila benar terdapat unsur tekanan dengan tujuan memperoleh keuntungan, maka praktik tersebut berpotensi masuk dalam kategori pemerasan atau perbuatan melawan hukum.
Sementara itu, hingga kini belum ada keterangan resmi dari pihak-pihak yang disebut menjadi sasaran terkait dugaan modus somasi berbayar tersebut.
Aparat penegak hukum diharapkan dapat menelusuri dugaan praktik ini agar tidak berkembang dan meresahkan instansi maupun dunia usaha di wilayah Lubuklinggau dan Muratara.
Sebelumnya Presiden Prabowo meresahkan aksi premanisme berkedok ormas, Aksi premanisme berbalut ormas itu juga dinilai tidak menciptakan iklim usaha yang kondusif.
“dengan uang mereka membiayai LSM, LSM untuk mengadu domba kita. Mereka katanya adalah penegak demokrasi, HAM, kebebasan pers, padahal itu adalah versi mereka sendiri. Saya mengajak sekali lagi seluruh rakyat Indonesia bersatu. Perbedaan jangan menjadi sumber gontok-gontokan,” ungkap president.
Menurut president, perpecahan Ini selalu yang diharapkan oleh bangsa-bangsa asing, kekuatan-kekuatan asing tidak suka Indonesia kuat, tidak suka Indonesia kaya.
Keresahan Prabowo juga disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Terkait hal ini, Presiden Prabowo telah memerintahkan jaksa agung dan kapolri, mencari solusi mengenai permasalahan premanisme ini.
“Jadi Pak Presiden, pemerintah, betul-betul resah. Presiden sudah koordinasi dengan Kapolri dan Jaksa Agung. Koordinasi untuk mencari jalan keluar,” kata dia di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat, 9 Mei 2025 lalu.
Menindaklanjuti perintah presiden, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo kemudian menerbitkan Surat Telegram dengan nomor STR/1081/IV/OPS.1.3./2025 yang ditujukan kepada jajaran Polda dan Polres.
Surat itu berisi instruksi operasi pemberantasan premanisme dengan langkah intelijen, preemtif, dan preventif yang digelar mulai Mei 2025.
Listyo mengatakan Polri tidak melihat seragam yang digunakan para pelaku premanisme melainkan tindakannya. “Buat kami yang kami lihat adalah tindakannya. Sepanjang itu meresahkan masyarakat, kami tidak kompromi dan kami tindak tegas,” kata Kapolri di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian, Jakarta.
Kejaksaan Agung dan TNI pun turut membantu pemerintah menertibkan ormas yang dianggap meresahkan masyarakat.Kejaksaan Agung (Kejagung) menyatakan turut terlibat dalam operasi memburu preman. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar mengatakan upaya itu salah satunya dilakukan dengan pengerahan instrumen intelijen.
Pengerahan instrumen intelijen, kata Harli, dilakukan dalam tataran pencegahan tindakan premanisme. “Kami memiliki instrumen intelijen yang akan terus meningkatkan proses pemberian sosialisasi terhadap organisasi masyarakat,” kata Harli di Kantor Kejagung, Jakarta Selatan.(Sm)
