SUMATERA SELATAN-Semestinya soal pemenuhan gizi anak-anak tak butuh panggung megah. Namun baru baru ini kegiatan program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali jadi sorotan.
Di Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara), Provinsi Sumatera Selatan, justru sebaliknya. Sebuah program pribadi mendompleng program Makanan Bergizi Gratis (MBG).
Kegiatan itu diluncurkan dengan semarak penuh simbol dan sambutan politik, bahkan dihadiri sejumlah tokoh dan elite lokal, termasuk istri dan anggota DPRD Kabupaten Muratara.
Acara yang digelar Minggu (8/6/2025) di Kecamatan Rupit itu ramai oleh kehadiran berbagai pejabat. Hadir pula Direktur Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat Badan Gizi Nasional (BGN), Tengku Syaddana S.Kom, Kapolres Muratara yang diwakili Polsek Rupit AKP Dhenny Satrya, serta kader-kader Partai.
Yang menjadi sorotan, program berembel embel kunjungan Direktur PPM BGN dihari libur ini justru diresmikan Heri Tamrin sebagai anggota legislatif/DPRD Kabupaten Muratara.
Alih-alih mempertegas substansi program Makan Bergizi Gratis, kegiatan ini justru mencitrakan panggung politik pribadi yang sarat seremoni.
“Saya sebagai anggota DPRD dari Fraksi Gerindra sangat mendukung program ini sebagai bagian dari upaya mewujudkan visi Presiden dan Wakil Presiden RI, Bapak Prabowo Subianto dan Gibran,” ujar Heri Tamrin dalam pidatonya.
program Badan Gizi Nasional (BGN) seperti Makanan Bergizi Gratis (MBG) sangat berpotensi dijadikan panggung politik. Program MBG menyasar anak-anak sekolah sebagai penerima manfaat, sehingga. Menjadi simbol langsung keberpihakan negara terhadap rakyat kecil. Namun tidak semestinya program negara dijadikan program pribadi atau partai tertentu.
Semestinya program MBG ini harus dilakukan dengan tanggung jawab penuh, sebagai amanat undang undang dan instruksi presiden secara langsung. Karena program yang menyediakan untuk hajat anak bangsa ini, memiliki resiko yang cukup tinggi.
Program MBG saat ini masih dalam uji coba, bahkan masih banyak sejumlah kekurangan yang masih terjadi dan mesti diperbaiki. Mulai dari transaksi pendanaan yang tersendat yang semestinya tidak terjadi.
Disejumlah wilayah tengah marak terjadi kasus pihak BGN sudah melakukan pembayaran penuh, transaksi finansial terhadap mitra kerja, namun justru mitra kerja yang tidak membayarkan upah terhadap karyawan atau vendor ketiga.
Kasus ini cukup menciderai program Nasional, sehingga menjadi sorotan dan bisa menimbulkan dampak negatif terhadap program MBG yang berlangsung di seluruh penjuru Nusantara.
Permasalahan SOP, seperti standar Kebersihan dan sanitasi di dapur, Penyimpanan bahan sead agar higienis, Kontrol kualitas makanan (uji 2×24 jam, NKV), Standard distribusi dan penyajian makanan, Manajemen tim, edukasi, dan pelaporan, hingga Pengelolaan limbah yang sering tidak diterapkan oleh mitra kerja juga menjadi sorotan.
Cukup miris Ketika intruksi Presiden Dilanggar Diam-Diam. Padahal Presiden Prabowo Subianto, dalam berbagai pidatonya, berkali-kali menegaskan bahwa pejabat publik harus berhemat, efisien dalam penggunaan anggaran, dan menghindari seremoni-seremoni berlebihan.
Dalam acara Apel Kasatwil Polri Desember 2024, Prabowo bahkan secara eksplisit menyebutkan “Kurangi seremoni. Jangan terlalu banyak perayaan. Sederhana saja.” kata presiden.
Pesan yang sama di ulang di HUT Partai Golkar dan peresmian infrastruktur di Semarang: “Setiap rupiah uang rakyat harus digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat.” tegas H Prabowo Subianto.
Lalu, bagaimana dengan panggung program MBG yang disortir menjadi acara pribadi? Peluncuran program yang niatnya mulia justru dibalut seremoni politik, penuh lensa kamera, spanduk besar, panggung megah, kader partai, dan pejabat lokal.
Masyarakat patut bertanya apakah upaya pemenuhan gizi ini benar-benar akan berlanjut di lapangan, atau hanya berhenti sebagai seremonial media sosial dan sebatas arsip foto kegiatan.
Banyak pihak berharap, Jangan Campur Aduk Gizi Anak dan Ambisi politik. Pemenuhan gizi adalah kebutuhan dasar, bukan alat kampanye keluarga pejabat. Ketika program publik dibingkai seolah-olah milik pribadi atau partai, maka yang dirugikan bukan hanya anggaran negara, tapi juga kepercayaan masyarakat terhadap negara.
Kegiatan seremonial mendompleng MBG ini memang bisa selesai dalam sehari, tapi kesannya akan tertinggal lama. bahwa yang mestinya soal nutrisi bergizi, justru diracik jadi nutrisi elektoral dan seremonial.
Program MBG disejumlah wilayah lainnya juga punya kendala. Sorotan beragam reportase, sejak diluncurkan Januari 2025, terjadi setidaknya 17–200 kasus keracunan massal dengan data resmi BPOM mencatat 17 insiden hingga 23 Mei 2025, dan media lain menyebut korban bisa mencapai 200 anak di berbagai daerah.
Kasus serupa dilaporkan di Nganjuk, Jatim (Oktober 2024) 7 siswa keracunan, Sukoharjo, Jateng (Januari 2025) 50 siswa terkena dampak, Bogor (April 2025) 223 siswa keracunan dan dinyatakan Kejadian Luar Biasa (KLB), Terbaru Kabupaten PALI, Sumsel (Mei–Juni 2025) ratusan siswa dengan total 136 pelajar mengalami muntah, mual, pusing akibat keracunan.
Penyebab Umum dan utamanya, karena program ini dijalankan tidak sesuai SOP. Mulai dari Makanan basi tanpa sistem pendingin (cold chain). Persiapan dan distribusi tidak higienis, hingga Tidak adanya pengawasan kualitas oleh petugas.
Laporan dari beberapa daerah juga menunjukkan kasus serupa, seperti adanya daging ayam berulat dalam porsi MBG, seperti di Garut (Mei 2025) yang menemukan belatung di potongan daging ayam. Di kabupaten empat lawang Provinsi Sumsel juga ditemukan belatung dalam menu daging yang berbau tak sedap. Menu yang diniatkan bergizi, malah berpotensi menyakiti anak.
Studi populix mencatat, 64 % menilai distribusi MBG masih tidak merata, 14,6 % mengeluhkan kebersihan rendah, 14,9 % menilai menu monoton, 6,4 % mengeluhkan porsi kurang.
Sejumlah sorotan terhadap program MBG, masih banyak didapati seperti tender tertutup mengundang praktik nepotisme vendor milik keluarga pejabat.Terindikasi alokasi dana lebih banyak dipakai untuk seremoni pemeran ketimbang dapur dan sistem logistik.
Meski Presiden Prabowo menekankan efisiensi dan pengurangan acara seremoni, implementasinya di lapangan justru banyak diwarnai Launching megah, spanduk besar, panggung dan konsumsi mewah.
Program makan bergizi gratis mengandung potensi semangat kebangsaan yang besar. Namun jika tidak diiringi kontrol mutu, pengawasan serius, efisiensi, dan akuntabilitas, bisa mempengaruhi persepsi negatif publik.
Sejumlah solusi yang menjadi pembahasan Nasional saat ini, seperti rekomendasi perbaikan, harus ada Audit dan QC independen dari dapur hingga distribusi. Sertifikasi BPOM/Dinkes wajib untuk seluruh vendor.
Seluruh vendor Wajib menggunakan sistem pendingin (cold chain) untuk bahan basah. Adanya transparansi anggaran dan pengadaan, dilengkapi pelibatan publik. Standarisasi kebersihan harus memakai SOP ketat dan pelatihan petugas.
Evaluasi berkala dan keterlibatan ahli gizi di setiap tahap. Dan terakhir, menghentikan budaya seremoni, fokus pada kualitas dan keselamatan serta tetapkan sanksi tegas bagi pelanggar, demi akuntabilitas.(SM)
