SUMATERA –Deretan kasus korupsi di Sumatera kembali menyeret perhatian publik. Dari ujung utara hingga selatan, aparat penegak hukum sibuk membongkar kasus kredit fiktif, mark up proyek pengadaan, hingga penyelewengan anggaran pendidikan.
Namun di tengah gencarnya pemberantasan, muncul pertanyaan tajam, apakah benar barisan penegak hukum sendiri sudah steril dari praktik serupa?
Hingga pertengahan November 2025, belum ada laporan resmi yang menyebut jaksa di wilayah Sumatera ditetapkan sebagai tersangka korupsi. Namun, pemeriksaan etik terhadap sejumlah pejabat kejaksaan mulai membuka ruang refleksi, bahwa integritas di internal lembaga penegak hukum tetap perlu dipantau dan dijaga ketat.
Seperti ibarat pepatah ada gula pasti ada semut, dari sekian banyak perkara yang ditangani aparat penegak hukum. Salah satu kasus besar di wilayah Provinsi Sumsel terkait skandal kredit triliunan Sempat menjadi sorotan nasional.
Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan (Kejati Sumsel) resmi menetapkan enam tersangka dalam kasus dugaan korupsi pemberian kredit kepada dua perusahaan besar, PT SBS dan PT SAL.
Kerugian negara diperkirakan mencapai Rp 1,6 triliun, menjadikannya salah satu kasus korupsi dengan nilai terbesar di Sumatera dalam lima tahun terakhir.
Penyidik menduga proses kredit dilakukan tanpa kajian kelayakan yang memadai. Beberapa pihak yang terlibat disebut memanfaatkan celah administrasi untuk memuluskan pencairan dana.
Kasus kedua di Provinsi Sumatera Barat, terkait pengadaan alat peraga dunia pendidikan. Dari Padang, aroma korupsi juga menyeruak dari Dinas Pendidikan Sumatera Barat.
Kejati Sumbar telah menetapkan delapan orang tersangka dalam kasus pengadaan alat peraga pendidikan tahun 2021 dengan nilai kerugian negara Rp 5,5 miliar.
Dari hasil penyidikan, ditemukan indikasi kuat adanya penggelembungan harga, rekayasa spesifikasi barang, dan praktik pengadaan siluman.
Seorang pejabat setempat bahkan diduga memerintahkan bawahannya menandatangani dokumen fiktif demi mempercepat pencairan anggaran.
“Sekolah butuh alat belajar, tapi yang datang malah alat rusak dan tak terpakai,” kata salah satu kepala sekolah yang menjadi saksi dalam kasus ini.
Di wilayah Sumatera Utara kasus kredit macet menimbulkan potensi tersangka baru. Di Medan, Kejaksaan Negeri Medan tengah mengusut dugaan korupsi kredit macet senilai Rp 4,48 miliar.
Jaksa menyebut kemungkinan munculnya tersangka baru dari kalangan pejabat perusahaan penerima kredit dan pihak pemberi persetujuan pinjaman.
Kasus ini menjadi perhatian karena menyangkut sistem pengawasan lembaga keuangan yang lemah dan potensi konflik kepentingan di tingkat lokal.
Walau tidak ditemukan jaksa yang menjadi tersangka korupsi di wilayah Sumatera, Jaksa Agung Muda Pengawasan (Jamwas) diketahui telah memeriksa sejumlah pejabat kejaksaan terkait dugaan pelanggaran etik dan integritas jabatan.Salah satunya melibatkan mantan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumut yang diperiksa dalam kasus dugaan penyalahgunaan kewenangan.
Langkah ini dipandang penting untuk memastikan agar lembaga penegak hukum tidak hanya bersih di atas kertas, tetapi juga bersih di dalam sistemnya sendiri.
Kasus korupsi kerap terpantau dengan modus berulang, dan Polanya nyaris serupa. Seperti Proyek pengadaan tanpa tender sah, Kredit besar tanpa analisa risiko memadai, Penyaluran bantuan yang di-mark up, dan Pengawasan internal yang lemah.
Dalam banyak kasus, audit BPK menjadi pemicu awal penyidikan. Namun, proses hukum kerap terhambat oleh bukti yang sulit dilacak atau saksi yang enggan berbicara.
“Korupsi di daerah bukan hanya soal uang, tapi juga jejaring kuasa politik, birokrasi, dan bisnis berjalan beriringan,” ujar Herman sumber dari lembaga antikorupsi daerah Sumsel.
OJK dan Kejaksaan di seluruh Sumatera kini menguatkan sinergi dengan lembaga pengawas eksternal. Program penguatan integritas, pelaporan gratifikasi, dan rotasi jabatan kini gencar dilakukan.
Masyarakat sipil dan media lokal memegang peran penting dalam menjaga transparansi.
Lembaga seperti ICW, Komisi Kejaksaan, dan komunitas jurnalis daerah kini mendorong agar hasil pemeriksaan etik pejabat kejaksaan diumumkan secara terbuka.
Publik berhak tahu siapa saja yang menjalankan hukum dan apakah mereka masih pantas memegang palu keadilan.Sumatera hari ini bukan tanpa harapan. Di balik berita korupsi yang mencoreng, masih ada ratusan jaksa, penyidik, dan pegawai kejaksaan yang bekerja dalam sunyi menjaga integritas profesinya.
Namun, seperti kata pepatah “keadilan hanya sekuat moral orang yang menegakkannya.”
Dan di Sumatera, moral itu kini sedang diuji di bawah sorot tajam publik yang menuntut keadilan yang benar-benar bersih.(SM)
